Daftar UMK Jogja 2015

UMK Terbaru ~ Meskipun UMK Jogja 2015 sudah di tetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, namun masih banyak pihak yang nampaknya tidak setuju akan nominal upah minimum kota (UMK) jogja 2015 yang sudah ditetapkan gubernur DIY. Penetapan UMK jogja 2015 yang sebesar Rp 1,3 juta itu sudah mempertimbangkan asumsi kenaikan harga BBM sekaligus laju inflasi yang ada di kota yogyakarta. 

Masih menurut Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Muhtar, Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja serta ekonom sudah mempertimbangkan banyak hal ketika menyusun usulan besaran UMK jogja untuk tahun 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK)  Gubernur Daerah Istemewa Yogyakarta (DIY) yang bernomor 252/Kep/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 di DIY oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Maka standart UMK Jogja 2015 sudah bisa dipergunakan sebagai standart Upah Minimum Kota/Kabupaten yang masuk dalam Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan SK gubernur tersebut, UMK jogja 2015 tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar sebesar Rp 1.302.500 sedangkan UMK jogja 2015 terendah  berada di Kabupaten Gunung Kidul yang sebesar Rp 1.108.249.

Daftar UMK Jogja 2015

1. UMK 2015 Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.302.500
2. UMK 2015 Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.200.000
3. UMK 2015 Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.163.800
4. UMK 2015 Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 1.138.000
5. UMK 2015 Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 1.108.249

Dengan penetapan UMK jogja 2015 ini Sekretaris Apindo Kota Yogyakarta, Imam Nawawi menyatakan, perkembangan usaha mikro di yogyakarta  juga harus ikut diperhatikan. Diupayakan tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Hasil survey atas KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ternyata cukup fluktuatif. Berbeda dengan tahun lalu. Tapi memang sudah disepakati ada kenaikan," imbuhnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta, Legiman mengaku, usulan yang ia sampaikan memang setinggi-tingginya. Tapi segala keputusan hasil koordinasi di Dewan Pengupahan harus dihormati. Ketika UMK sudah ditetapkan dan ada pengusaha yang keberatan, maka ada upaya lain berupa penangguhan yang diatur oleh pemerintah.
Back To Top